Berita UIGM

Mendukung Sertipikat Tanah untuk Rakyat


Senin, 15 Januari 2018



RAKERNAS Tahun 2018 yang bertema Mendukung Sertipikat Tanah untukRakyat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dibuka pada Rabu, 10 Januari 2018pukul 13.00 WIB, oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan PertanahanNasional (BPN) dimulai dengan Penandatangan Nota Kesepahaman antara KementerianATR/BPN dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KementerianKetenagakerjaan, Ombudsman RI, PT Pelindo I, II, III, IV, dan 14 perguruantinggi di Indonesia.

Peserta yang mengikuti RAKERNAS berjumlah 857 orang yangterdiri dari Menteri ATR, pejabat pimpinan tinggi madya, Staf Ahli, StafKhusus, Tenaga Ahli Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat EselonIII, Kepala Kantor perwakilan, Auditor Ahli Madya, Rektor kepala, PenelitiMadya, dan Widyaiswara Madya. Turut hadir dan menandatangani Nota Kesepahaman KementerianATR/BPN dengan perguruan tinggi, DR. H. Marzuki Alie, Rektor Universitas IndoGlobal Mandiri.

Tujuan diadakannya Rakernas ini untuk menyamakan persepsidan pemahaman dalam melaksanakan Program Strategis Nasional baik LegalisasiAset melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) maupun RedistribusiTanah sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan Program Strategis NasionalLegalisasi Aset tahun 2017 serta menyiapkan strategi pelaksanaan ProgramStrategi Nasional Tahun 2018.

Acara RAKERNAS ini dihadiri langsung oleh Presiden RepublikIndonesia Joko Widodo yang secara resmi membuka jalannya acara. Pada kesempatanyang sama Presiden juga menyampaikan sambutannya mengenai beberapa hal pokokKementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya Jokowi menegaskan perihal rencana targetpembangunan tol yang sempat tersendat karena masalah pembebasan lahan akanterus ditingkatkan sehingga pada tahun 2019 tol di Indonesia bisa bertambah1.800 km. Ia juga menambahkan agar Kementerian ATR/BPN bisa terus meningkatkanprogram Reforma Agraria agar rakyat bisa mendapat hak atas tanahnya, dandukungan atas proyek strategis nasional terutama infrastruktur juga harusdipercepat dan dieksekusi secara masif.

Di kesempatan yang sama Menteri ATR/BPN Sofyan A.Djalil menyampaikan laporan kinerja Kementerian ATR/BPN. Selain mengurusisertipikasi tanah untuk rakyat, Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikanprogram prioritas lainnya pada tahun 2017, yaitu terkait sengketa dan masalahpertanahan dari tahun 2016 2017 telah terselesaikan sebanyak 2.168 kasus.



Leave a Comment: