• Home
  • Berita
  • Kemenlu RI : Tantangan Mahasiswa dan Universitas Kian Besar Untuk Mempertahankan Good Governance

Berita UIGM

Kemenlu RI : Tantangan Mahasiswa dan Universitas Kian Besar Untuk Mempertahankan Good Governance


Kamis, 17 Oktober 2019



Universitas IGM -Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) menggelar seminar nasional Good Governance dalam Kerangka Kerjasama Negara-Negara G-20 .
Dalam gelaran seminar yang digelar di Lantai III, Ruang Aula Gedung BB UIGM Palembang, Rabu (16/10/2019) ini, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, Agustaviano Sofjan mengatakan mahasiswa Universitas IGM juga wajib berpartisipasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Agustaviano, saat ini Indonesia telah memiliki tata kelola pemerintahan yang cukup baik dan terus berkembang baik itu di tingkat regional, bilateral maupun multilateral. "Apalagi saat ini, Indonesia tergabung dalam kelompok G-20, yakni kelompok perekonomian dunia terbesar di dunia yang kerap membahas isu isu ekonomi, pemerintahan serta lingkungan hidup,".
Menurutnya, di dalam G-20 tersebut juga terdapat sekelompok pemuda yang berasal dari negara negara anggota yang turut memberikan masukan, kritik dan saran kepada para kepala negara untuk menjalankan tata kelola yang baik. "Peranan pemuda memang perlu terus didukung dalam arti yang positif. Karena mahasiswa memiliki ide dan pemikiran," katanya.
Realisasinya, Kemenlu RI sendiri siap menjembatani pemuda dan mahasiswa untuk melakukan dialog - dialog positif untuk mendengarkan pemikiran pemikiran dari mahasiswa yang sifatnya membangun."Tantangan ke depan semakin besar. Peran mahasiswa dan universitas di Indonesia juga berpengaruh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," imbuhnya.
Sementara, Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM Palembang, Isabella, S.IP., M.Si mengatakan, seminar ini dilantarbelakangi, Republik Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan sebagai anggota Steering Committee Forum Open Government Partnership (OGP) yang akan dimulai pada 1 Oktober 2019. Hal ini, menjadi momentum yang baik untuk menyebarluaskan konsep dan strategi metode baru dalam tata kelola pemerintahan ini.
"Kita diskusikan posisi dan peran Indonesia dalam isu tata kelola pemerintahan yang baik di Negara-negara G20, kepada masyarakat dan stakeholders terkait, serta untuk pengembangan kajian akademis di lingkungan perguruan tinggi," katanya.(andhiko ta)



Tinggalkan Komentar:


Berita Lainnya


Galeri